TIMIKA, Penapapua.com
Puncak Cartenz atau Nemangkawi Ninggok merupakan puncak tertinggi yang menjadi bagian dari Pegunungan Barisan Sudirman yang terdapat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Puncak Jaya yang juga dikenal dengan nama Piramida Carstensz mempunyai ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut (MDPL) dan di sekitarnya terdapat gletser dengan nama yang sama yakni gletser Carstensz, satu-satunya gletser tropika di Indonesia yang tersisa dan secara perlahan mulai menipis akibat pemanasan global.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Dolfin Beanal menanggapi terkait pengelolaan wisata pendakian Puncak Cartenz. Dirinya secara tegas menyuarakan penolakannya terhadap aktivitas wisata yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat Pribumi dan Pemerintah.
Dolfin menyoroti maraknya pengunjung asing yang telah melakukan pendakian ke Puncak Cartenz tanpa adanya regulasi yang jelas serta keterlibatan masyarakat asli Amungme sebagai pemilik hak ulayat. Ia menyebut bahwa kawasan tersebut disebut tempat sakral bagi masyarakat.
“Jadi beberapa waktu terakhir ini hotel-hotel (di Timika) penuh ( turis) jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat saya, diwilayah saya dapil V yang menolak itu benar, saya mendukung. Entah siapapun dia yang mengakomodir orang-orang kepentingan dibalik ini untuk merugikan masyarakat pribumi. Cartenz dan salju yang dulu orang Amungme menyebut tempat yang pamali atau sakral dan tempat suci,” tegas Dolfin.
Dolfin juga meminta tindakan tegas dari pemerintah daerah bahwa izin pihak mana pun yang melayani masuknya pengunjung ke Cartenz harus dicabut, baik transportasi udara maupun darat.
“Saya menolak tegas jika ada yang melanggar dan memasukkan turis ke sana tanpa izin yang jelas. Kalau ada yang melayani, entah itu mobil atau pesawat, izinnya harus dicabut! Kecuali anak pribumi yang mengelola,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Mimika, Elisabeth Cenawatin, mengakui bahwa selama ini pemerintah daerah tidak mengetahui adanya aktivitas wisata di Puncak Cartenz. Ia baru menerima laporan dari masyarakat terkait pengusaha yang telah menjalankan usaha wisata tanpa koordinasi dengan pemerintah.
“Saya baru tanyakan ke Kabid Pariwisata, ternyata selama ini pemerintah tidak tahu. Beberapa perusahaan sudah masuk dan melaksanakan aktivitas pendakian tanpa sepengetahuan kami,” kata Elisabeth.
Ia menambahkan, ada sekitar empat hingga lima pengusaha yang terlibat dalam aktivitas ini dan mereka akan segera dipanggil untuk rapat bersama pemerintah dan pemilik hak ulayat.
“Selama ini mereka jalan tanpa ijin dan kami pemerintah belum tahu aktivitas itu. Saya sudah perintahkan ibu Kabid untuk mendata mereka, cari tahu alamat dan nomor teleponnya. Kami akan surati dan duduk bersama untuk membahas hal ini. Pemilik hak ulayat juga sudah menyampaikan surat permintaan rekomendasi untuk pengelolaan wisata di Cartenz, jadi semua pihak harus terlibat dalam diskusi,” jelasnya.
Dirinya yang baru menjabat selama tiga bulan dan setelah mengecek informasi tersebut ternyata selama ini pemerintah tidak pernah ada komunikasi dan koordinasi dengan pengusaha-pengusaha tersebut.
“Saya berusaha untuk kita duduk bicara dengan pengusaha dan pemilik hak ulat disini. Dalam waktu dekat ini kita akan duduk bicara supaya semua bisa tahu perusahaan ini punya ijin atau tidak, kita juga bisa tahu bahwa dari usaha ini kita pemerintah harus buat apa,” katanya.
Elisabeth juga menegaskan bahwa, setelah pertemuan dengan para pengusaha dan pemilik hak ulayat, pemerintah akan segera menyusun regulasi resmi berupa Peraturan Daerah (Perda).
“Pemerintah harus tahu aktivitas di sana, harus ada pemasukan yang jelas bagi daerah dan masyarakat setempat,” pungkasnya. (Redaksi)
