Buka Musrenbang RKPD 2026, Bupati Mimika: Perencanaan Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan Bukan Keinginan

banner 468x60

TIMIKA, Penapapua.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan mengusung tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika”.

Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda pada Selasa (22/4/2025) selama 2 hari ke depan ini dibuka oleh Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh tamu undangan.

banner 336x280

Yohana Paliling, Kepala Bappeda Mimika dalam laporannya mengatakan bahwa, tujuan dilaksanakannya Musrenbang tingkat Kabupaten yakni untuk menyepakati prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dan yang terpenting adalah mencari solusi permasalahan pembangunan daerah.

Ia menambahkan bahwa, seluruh rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno bersama Bapperida Provinsi Papua Tengah dan DPRK Mimika, serta hasil pleno akan ditetapkan pada Rabu, 23 April 2025.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob, dalam sambutannya mengatakan bahwa, fokus utama RKPD 2026 adalah pembangunan infrastruktur dasar yang sejalan dengan visi misi saat ini untuk membangun fasilitas layanan publik prioritas dari kampung-kampung di pesisir dan pegunungan, seperti meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, mewujudkan mimika yang sehat, membuka pusat ekonomi baru, penurunan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi sdm aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat.

Ia menjelaskan, penyusunan perencanaan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. “Tidak semua usulan program dan kegiatan dapat diakomodir, maka perlu dilakukan sinergitas dengan pemerintah Provinsi dan Pusat,” katanya.

IMG 20250422 WA0062

Bupati juga mengingatkan kepada seluruh peserta musrenbang, baik organisasi perangkat daerah maupun para pemangku kepentingan pembangunan, untuk dapat berpastisipasi aktif dalam mencurahkan pikiran dan waktu, guna merumuskan dan memantapkan usulan program dan kegiatan, berdasarkan skala prioritas secara arif dan bijaksana.

Ia menjelaskan, apa yang terakomodir melaul program dan kegiatan harus benar-benar prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan yang nantinya berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung, serta menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan harapan masyarakat namum tetap terukur, transparan dan akuntabel.

Lanjutnya, pembangunan kedepan harus memadai dan merata, pekerjaan yang direncanakan dan kerjakan kedepan ini membutuhkan perhatian serta tanggung jawab dari semua pihak, baik eksekutif, legislatif, aparatur keamanan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, tokоh masyarakat, tokoh perempuan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, media massa, serta seluruh komponen masyarakat.

“Hal ini perlu kita pupuk dan terus ditumbuh kembangkan untuk secara bertahap bisa mencapai sasaran dan tujuan yang kita rencanakan bersama, untuk kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di mimika baik di kota maupun yang berada di pegunungan dan pesisir pantai demi “terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, transparan, Terampil, Obyektif dan Berdaya saing menuju gerbang emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat adil dan Sejahtera),” pungkasnya. (Redaksi)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *