TIMIKA, Penapapua.com
Memasuki akhir bulan September 2025, realisasi anggaran kabupaten Mimika baru mencapai 36,40 persen atau setara dengan Rp2,3 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Malissa, kepada awak media di Kantor Pemerintahan SP 3, Senin (29/9) mengatakan bahwa, angka tersebut masih terbilang rendah lantaran sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum melakukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Sebenarnya kalau sudah dipertanggungjawabkan bisa mendekati 40 persen. Namun selama belum ada pertanggungjawaban, maka belum bisa diakui sebagai realisasi,” ujar Marthen.
Ia berharap pimpinan OPD segera menginstruksikan bendahara dan operator keuangan untuk mempercepat proses pertanggungjawaban agar realisasi anggaran dapat meningkat.
Marthen juga menekankan bahwa anggaran perubahan sudah bisa dilaksanakan sesuai instruksi Bupati Mimika.
“Biasanya tagihan pekerjaan lebih banyak masuk pada November dan Desember. Banyak kegiatan yang baru ditagihkan setelah pekerjaan selesai, padahal seharusnya mengikuti termin kontrak. Akibatnya, pembayaran menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.
Selain itu, Marthen optimis hingga akhir 2025 realisasi anggaran Mimika dapat menembus 90 persen.
“Saya yakin, selama dokumen dan administrasi tagihan dari OPD maupun kontraktor lengkap, proses di BPKAD tidak akan tertunda. Tidak ada tagihan yang bermalam di kantor kami,” katanya.
Walaupun demikian, Marthen mengakui sejumlah kendala masih dihadapi, terutama karena sebagian OPD tidak segera mengajukan permintaan pencairan dana sesuai jadwal.
“Sekarang tersisa tiga bulan lagi, kita akan kejar bersama agar anggaran benar-benar terserap,” pungkasnya.
(Redaksi)