TIMIKA, Penapapua.com
Guna menekan angka stunting, Pemerintah Distrik Kwamki Narama menggelar kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan (rembuk stunting) tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di Hotel Serayu pada Rabu (19/11/2025).
Berdasarkan data hingga trimester ketiga Tahun 2025, terdapat 101 anak yang mengalami stunting tersebar di 9 kampung yaitu Kampung Amole sebanyak 21 anak, Kampung Landun Mekar sebanyak 13 anak, Kampung Olaroa sebanyak 12 anak, Kampung Lamopi sebanyak 12 anak, Kampung Mekurima sebanyak 12 anak, Kampung Walani sebanyak 12 anak, Kampung Harapan sebanyak 7 anak, Kampung Damai sebanyak 6 anak, Kampung Tunas Matoa sebanyak 3 anak dan Kampung Bintang Lima sebanyak 3 anak.
Asisten II Sekda Mimika, Frans Kambu saat membacakan sambutan Bupati Mimika mengatakan, masalah stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi. Stunting berdampak pada tumbuh kembang anak, kecerdasan, serta produktivitas dimasa depan.
Karena itu, upaya penurunan angka stunting membutuhkan kerja sama semua pihak diantaranya pemerintah, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, serta seluruh keluarga.
Oleh karena itu, melalui kegiatan ini dirinya berharap, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gizi seimbang, pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) serta pemantauan tumbuh kembang anak.
“Menguatkan kerja sama lintas sektor terutama di tingkat kelurahan dan RT/RW. Mendorong keluarga untuk lebih aktif memanfaatkan posyandu dan layanan kesehatan lainnya serta membangun komitmen bersama untuk menjadikan Distrik Kwamki Narama sebagai wilayah yang bebas stunting,” ujarnya.
Frans berharap, semoga apa yang dilakukan hari ini menjadi langkah nyata menuju peningkatan kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anak di Mimika, khususnya di Distrik Kwamki Narama.
Kepala Distrik Kwamki Narama, Edwin berharap gagasan yang melibatkan kepala kampung, kelurahan dan stakeholder ini dapat memperkuat komitmen bersama untuk menekan angka stunting.
“Kita sudah melihat dan membuat pernyataan. Mari kita membagi tugas, agar semakin ringan. Kalau cuma satu dan dua orang yang bekerja, itu pasti tidak berhasil. Kita harus berkolaborasi agar di 2026 angka ini menurun,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Kwamki Narama sekaligus Narasumber, dr. Armin Ahyudi menjelaskan, Puskesmas berperan 30 persen dalam penurunan angka stunting dan 70 persen dilakukan oleh pemerintah dan kolaborasi seluruh stakeholder.
Dalam hal ini, kata dia, Puskesmas telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah stunting, mulai dari pemeriksaan anemia pada remaja putri hingga pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita. Program-program ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kampung.
Selain itu, Puskesmas juga memberikan perhatian khusus pada ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali, termasuk 2 kali dengan dokter. Ibu hamil juga dianjurkan mengonsumsi 90 tablet tambah darah selama 3 bulan.
“Sangat penting memantau tumbuh kembang di Posyandu, pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita usia 12-32 bulan. Balita dengan gizi buruk akan dirujuk ke rumah sakit,” terangnya.
Sedangkan, Narasumber lainnya, Orly Simanjuntak mengatakan, setiap OPD harus melihat program prioritas yang paling dibutuhkan bukan sebatas seremonial.
Dikatakannya, pemerintah dari tingkat distrik hingga kampung dan OPD terkait harus turun lapangan dan membuat program sesuai kasus-kasus yang dialami masyarakat.
“Sebab banyak kasus ditemukan seperti, orang tua yang tidak mengizinkan anaknya diimunisasi, ada anak yang berumur 12 tahun sudah hamil. Berarti yang diperlukan di situ adalah penyuluhan dan pendampingan. Jadi kita harus turun ke lapangan melihat kasus-kasus yang dihadapi masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, sangat diperlukan kolaborasi program bukan hanya mengandalkan dana desa.
“Karena setiap OPD terkait sudah mengalokasikan anggaran untuk penurunan stunting yang merupakan program prioritas. Dengan kolaborasi, tidak ada lagi tumpang tindih program dan pastinya akan tepat sasaran,” pungkasnya. (Redaksi)
