TIMIKA, Penapapua.com
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebutkan ada delapan fokus area yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Mimika.
“Sebelumnya KPK melalui tugas supervisi secara intens melakukan pendampingan keseluruh pemerintahan daerah termasuk di Kabupaten Mimika diantaranya melalui instrumen monitoring center for prevention (MCP) yang dilakukan oleh teman-teman di kedeputian koordinasi dan supervisi KPK,” kata Budi kepada wartawan di Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Selasa (14/1/2025).
Kata dia, Tahun 2024 Kabupaten Mimika meraih skors (MCP) sebanyak 55 poin dari nilai capain nasional sebesar 76 poin. Jika dilihat dari perolehan sebelumnya turun tiga poin. Dimana pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih 58 poin.
“Dalam MCP tersebut, kita menyoroti 8 fokus area. Pertama, perencanaan yang ada di Kabupaten Mimika dengan meraih poin yang cukup bagus yaitu 84 poin,” ujarnya.
Kedua, sektor penganggaran meraih skor 43 poin. Ketiga, pengadaan barang dan jasa 42 poin. Keempat, pelayanan publik 57 poin. Kelima, pengawasan aparat atau pengawasan internal atau APIP itu 42 poin.
Keenam, managemen ASN 41 poin. Ketujuh pengelolaan BMD 45 poin dan kedelapan, optimalisasi PAD sebesar 85 poin.
“Artinya kalau kita melihat beberapa skoring di 8 fokus area tersebut, managemen ASN, kemudian pengadaan barang dan jasa dan juga pengangaran itu 3 poin yang masih terendah. Itu menjadi catatan untuk basis perbaikan dalam konteks pencegahan korupsi sehingga pengelolaan anggaran itu lebih optimal dan memberikan dampak yang betul-betul nyata bagi pembangunan ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di Mimika,” terangnya.
Menurutnya, tentu KPK tidak bisa sendiri. Karena dalam proses pembangunan, proses pengelolaan anggaran dibutuhkan kolaborasi, sinergi dengan para pemangku kepentingan baik Forkopimda di Pemerintah Pusat, Provinsi bahkan Kabupaten serta seluruh elemen masyarakat khususnya di Mimika.
Masyarakat tentunya tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek yang turut berperan aktif memberikan saran dan masukan hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan prioritas sehingga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Diakuinya, penempatan pejabat KPK menjadi kepala daerah bukanlah kali pertama. Dimana sebelumnya, pejabat KPK mendapatkan penugasan untuk Pj Bupati di tiga wilayah yaitu di wilayah NTT yaitu Kabupaten Nagekeo, di Jawa Barat yaitu Kabupaten Ciamis, kemudian di Pontianak salah satu kota di Kalimantan Barat.
“Sedangkan Direktur Pelatihan Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Yonathan Demme Tangdilintin menjadi Pj Bupati Mimika. Beliau masuk kloter kedua. Selain Mimika ada juga di Bangka dan Kudus. Sehingga keenam penugasan yang sudah diterima KPK sebagai Pj Bupati ataupun Walikota,” pungkasnya. (Redaksi)
