TIMIKA, Penapapua.com
Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi dan validasi data untuk pelaksanaan Program Pendidikan Sekolah Gratis jenjang SMA/SMK sederajat di tiga kabupaten meliputi, Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya pada Sabtu (26/07/2025).
Kegiatan yang berlangsung di hotel Grand Tembaga Timika ini bertujuan untuk memastikan implementasi program berjalan tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah.
Kepala Bidang Layanan Bidang Data dan Publikasi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Koayo, menyebutkan bahwa, dalam koordinasi ini pihaknya perlu mengetahui sistem pembiayaan yang selama ini ada di sekolah masing-masing, sehingga nantinya akan ada penyatuan persepsi biaya apa saja yang akan ditanggung oleh sekolah gratis.
Selain itu, proses validasi mencakup pengecekan kebutuhan anggaran operasional sekolah, ketersediaan tenaga pendidik. Kemudian data pendukung lainnya komponen-komponen apa saja yang dibebankan ke orang tua selama ini, seperti penyediaan seragam, buku, dan biaya SPP.
Program sekolah gratis ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak di Papua Tengah. Dan juga menurunkan kemiskinan serta mempersiapkan anak-anak untuk megisi peluang-peluang kerja yang ada.
Kata Yulianus, data anak yang valid menjadi syarat utama dalam penerapan program agar tepat sasaran. Nantinya data tersebut didapat dari sekolah lalu disesuaikan dengan Dapodik. Dinas kemudian akan turun untuk memastikan kebenarannya di lapangan.
Yulianus pun menjelaskan, sesuai komitmen gubernur, semua anak harus sekolah, oleh karena itu pihaknya sedang merancang skema agar pembiayaan sesuai kemampuan anggaran. Saat ini, anak yang menjadi prioritas mendapatkan pendidikan gratis adalah anak yatim piatu, anak dari keluarga ekonomi lemah, serta anak dari daerah konflik.
“Sesuai arahan gubernur, 80 persen untuk orang papua, 20 persen pendatang. Nanti kami akan cari skemanya karena ini datanya belum valid. Setelah valid, kami akan hitung itu dengan anggaran yang ada,” pungkasnya. (Redaksi)
