TIMIKA, Penapapua.com
Dinas Kesehatan(Dinkas) Mimika melaksanakan sosialisasi dan workshop Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) yang merupakan rangkaian pembentukan BLUD fasilitas kesehatan di Hotel Horison Ultima, Kamis (1/8).
Kegiatan yang berlangsung dua hari ini dibuka oleh Willem Naa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika serta dihadiri seluruh kepala puskesmas di Mimika dan undangan lainnya.
Willem Naa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika dalam sambutannya mengatakan, Indonesia saat ini dihadapkan pada beban ganda kesehatan. Selain dihadapkan dengan peningkatan penyakit tidak menular dan ancaman pandemi, penyakit tropis terabaikan masih ditemukan. Hal itu membuat tantangan dalam mencapai kemajuan pembangunan bangsa semakin besar dan butuh upaya konkret untuk menyelesaikannya.
Dilain sisi, unit layanan publik juga dituntut inovasi pelayanan public yang semakin cepat dan berkualitas. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dan kemandirian dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
“Instansi kesehatan seperti puskesmas dan unit lainnya yang merupakan ujung tombak pelayanan sebagai bagian dari pelayanan publik khusus bidang kesehatan dituntut semakin meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih efisien, efektif dan tentunya berkualitas,” jelasnya.
Ia menambahkan, kabupaten/kota harus mendorong puskesmas untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Penerapan blud bagi fasilitas kesehatan ini tentunya sejalan dengan misi bupati dan wakil bupati Mimika, yakni membangun SDM yang cerdas dan memahami teknologi, penatausahaan keuangan BLUD puskesmas sudah berbasis teknologi melalui aplikasi e-BLUD, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif.
Sementara itu, Moses Untung, Kepala Puskesmas Timika dalam laporan panitianya mengatakan, tujuan pelaksanaan Workshop Penerapan BLUD pada Fasilitas Kesehatan yakni sebagai pengetahuan yang baik tentang pentingnya menerapkan PPK BLUD sehingga Pimpinan Puskesmas dapat mengusulkan penerapan PPK BLUD ke Sekretaris Daerah Melalui Dinas Kesehatan.
Selain itu, peserta dapat menyiapkan dan menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan penerapan PPK BLUD, serta menanamkan cara berpikir sistemik dalam memahami dan menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi PPK BLUD.
“Pelaksanaan Sosialisasi dan Workshop ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah sebagai indikator kinerja pemenuhan capaian jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas) yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024 dan implementasi Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD,” ungkapnya.
Lanjutnya, fasilitas kesehatan juga diberikan fleksibiltas dan kemandirian pengelolaan keuangan, sehingga dapat responsive menangani berbagai permasalahan Kesehatan diwilayah kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Publik. (Redaksi)
