TIMIKA, Penapapua.com
Fraksi PDI Perjuangan memberikan tanggapannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) 2024.
Tanggapan tersebut disampaikan saat dilaksanakan Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika tentang LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2024 dan Ranperda PP-APBD 2024, pada Kamis (3/7/2025).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Adrian Andika Tie menyoroti alokasi anggaran yang masih kurang merata. Di mana sebagian besar program lebih terasa manfaatnya di perkotaan sedangkan di distrik-distrik pesisir dan pedalaman kurang.
Sebelumnya Bupati Mimika mengungkapkan total anggaran daerah pada tahun 2024 sebesar Rp.7.322 triliun. Dari jumlah itu, terealisasi sebesar Rp6.423 triliun atau sekitar 87,73%.
“Oleh karena itu, yang menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan adalah terjadi defisit sebesar Rp542 miliar,” katanya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi prestasi pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sepuluh kali berturut-turut sejak tahun 2015.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan beberapa rekomendasi penting seperti aset daerah.
“Pemerintah diminta untuk mengembalikan aset milik daerah yang saat ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian penetapan alokasi anggaran yang lebih prioritas untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di kampung-kampung,” ujarnya.
Pengawasan anggaran dalam kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus menjadi fokus utama bukan sekadar membangun fasilitas kantor yang megah.
Dari Fraksi juga mengusulkan agar pemerintah daerah mempersiapkan pemekaran distrik, kelurahan, dan kampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.
Di sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang memperhatikan normalisasi sungai yang selama ini terhalang oleh sampah, serta pembangunan akses jalan antar kampung.
“Dari segi pendidikan dan kesehatan, fraksi ini meminta agar fasilitas pendidikan lebih diperhatikan sebab banyak yang kurang memadai. Begitu juga dengan layanan kesehatan yang perlu ditingkatkan, termasuk keberadaan tenaga medis di RSU dan Puskesmas,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap, masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Karena itu semua demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika, terutama masyarakat asli Amungme dan Kamoro,” tutupnya. (Redaksi)