TIMIKA,penapapua.com
Bambang Wijaksono, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera dilakukan pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Dikatakan, setelah diberikannya Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2024,maka dilakukan tahapan awal proses pengadaan yakni input RUP.
“Rencana hari ini input RUP serentak karena itu tahapan awal seluruh proses pengadaan, tetapi karena ada kegiatan, kita tunda,” kata Bambang Wijaksono saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Senin (19/2).
Ia menjelaskan, menurut rencana input RUP serentak akan dilakukan pada hari Rabu mendatang.
“Hari Rabu rencananya input kurang lebih empat hari serentak untuk semua OPD,” ujarnya.
Ia juga memaparkan ada sedikit perbedaan sistem yang digunakan dalam input RUP tahun 2024.
“Dahulu kan memakai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Merah Putih, beda dengan SIPD-RI yang baru diluncurkan Desember 2023 lalu, dia tidak bisa input manual, jadi sudah terintegrasi dan aplikasi agak berbeda,” jelasnya.
Terkait adanya pergantian itu, dirinya mengaku telah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD untuk mengutus kepala sub bagian program hadir dan mengikuti dengan seksama proses input tersebut.
“Semua sudah tersistem mulai dari input, dan disitu juga sudah harus mencantumkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” ungkapnya.
Demi memudahkan dan maksimalkan proses input BPBJ akan mengundang narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Diharapkan usai input, OPD sudah siap dengan dokumen persiapan pengadaan, sehingga awal Maret 2024, paket khususnya yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Otonomi Khusus (Otsus) serta paket yang anggaranya besar sudah dapat berproses tender.
“Kita sudah terlambat dua bulan ini (DPA seharusnya diberikan pada Desember 2023) sehingga harapannya paling lambat akhir April 2024 paket besar pakai DAK dan Otsus sudah selesai tendernya dan berkontrak. Jadi awal Mei sudah bisa kerja, dengan asumsi kalau awal Mei pada Oktober atau 6 bulan kemudian pekerjaan besar sudah selesai semua, itu rencananya tapi semua cepat atau tidaknya tergantung PPK di OPD,” jelasnya.
Kendati demikian, tahun ini Kelompok Kerja (pokja) barang dan jasa hanya berjumlah 4, berbeda dengan tahun lalu sebanyak 5.
“Pokja tahun ini sudah disentralisasi di BPBJ, kenapa kurang yah karena kemarin masih ada yang bergabung di OPD, nah sekarang mereka kembali dan tidak mau bergabung,” terangnya.
Jika dibandingkan tahun 2023 lalu, pelaksanaan penginputan RUP menurut Bambang lebih cepat, karena DPA telah dibagikan pada akhir Desember tahun sebelumnya. (Redaksi)
