TIMIKA, PENAPAPUA.com
Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret mengatasi pendangkalan di Sungai Sipu Sipu dan Muara Puriri yang dinilai telah mengganggu akses transportasi masyarakat pesisir Mimika.
Ketua Lemasko, Gery Okoare, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah anggota DPR Papua Tengah John Gobai bersama sejumlah pihak yang telah menyampaikan persoalan tersebut kepada DPR RI. Namun, menurutnya, penyebab pendangkalan Sungai Sipu Sipu tidak boleh langsung disimpulkan sebagai dampak tailing PT Freeport Indonesia tanpa kajian ilmiah yang menyeluruh.
“Menurut kami, pendangkalan di Sipu Sipu perlu dikaji terlebih dahulu. Jangan langsung menyimpulkan bahwa itu akibat tailing, karena lokasi tersebut masih cukup jauh dan perlu pembuktian secara ilmiah,” kata Gery dalam konferensi pers di Timika.
Ia menjelaskan, pendangkalan yang saat ini paling dirasakan berada di wilayah lima kampung terdampak langsung, yakni Tipuka, Ayuka, Nawaripi, Koprapoka, dan Nayaro. Selain itu, masyarakat di wilayah timur seperti Mware, Pece, Wapus, Fakafuku, Ohotia, Omoga, Fanamo hingga Agimuga juga mengalami kesulitan melintas akibat kondisi Muara Puriri yang semakin dangkal.
Menurut Gery, kondisi tersebut telah menyebabkan masyarakat kerap menghadapi risiko kecelakaan saat melintas menggunakan perahu karena gelombang di muara mencapai dua hingga tiga meter.
Meski demikian, ia meminta PT Freeport Indonesia tetap mengambil bagian dalam mencarikan solusi bagi masyarakat yang terdampak.
“Suka atau tidak suka, Freeport perlu ikut mencari solusi agar akses transportasi masyarakat di wilayah timur tetap aman,” ujarnya.
Salah satu usulan yang disampaikan Lemasko ialah penyediaan transportasi darat melalui tanggul timur sebagai alternatif ketika jalur laut tidak dapat dilalui akibat cuaca maupun pendangkalan.
Selain kepada Freeport, Gery juga mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengeruk alur Sungai Sipu Sipu agar kapal-kapal masyarakat kembali dapat beroperasi dengan aman.
“Kami berharap pemerintah segera menyiapkan pengerukan agar akses masyarakat bisa kembali normal. Ini merupakan kebutuhan masyarakat pesisir,” katanya.
Pemerintah Dinilai Memiliki Tanggung Jawab
Tokoh Kamoro, Marianus Maknaipeku, menilai persoalan tersebut harus diselesaikan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengatakan PT Freeport Indonesia memang memiliki tanggung jawab sosial, namun pemerintah juga memiliki kewajiban memanfaatkan penerimaan negara, termasuk royalti, untuk membangun infrastruktur dan mengatasi dampak yang dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya membebankan kepada Freeport. Pemerintah juga harus bertanggung jawab karena ada penerimaan negara yang kembali ke daerah untuk pembangunan masyarakat,” ujar Mariunus.
Menurut dia, setiap langkah penyelesaian persoalan pendangkalan harus melibatkan masyarakat adat yang benar-benar tinggal di wilayah terdampak agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Minta Kajian Libatkan Masyarakat Terdampak
Senada dengan itu, perwakilan pemuda Kampung Koprapoka, Thomas Too, mengapresiasi upaya DPR RI dan berbagai pihak yang mengangkat isu sedimentasi menjadi perhatian nasional.
Namun, ia menilai masyarakat dari lima kampung yang terdampak langsung harus dilibatkan dalam setiap proses investigasi maupun penyusunan rekomendasi.
“Kalau memang dibentuk tim investigasi, harus ada keterwakilan masyarakat yang benar-benar terdampak langsung agar hasilnya objektif dan sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Thomas mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kepentingan pihak tertentu, melainkan benar-benar diarahkan untuk mencari solusi bagi masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas sedimentasi.
Perlunya Kajian Ilmiah
Sementara itu, Yohanis Mammiri menyatakan seluruh pihak mendukung upaya penyelamatan lingkungan pesisir Mimika. Namun, menurutnya, penyebab sedimentasi di Sungai Sipu Sipo harus dibuktikan melalui kajian ilmiah yang melibatkan para ahli.
Ia mengatakan penelitian tersebut penting untuk memastikan apakah material yang menyebabkan pendangkalan benar-benar berasal dari sedimentasi tailing atau dipengaruhi faktor alam lainnya.
“Perlu tim yang memahami sedimentasi untuk memastikan penyebabnya. Semua harus dibuktikan melalui kajian ilmiah sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru,” ujarnya.
Menurut Yohanis, kajian yang komprehensif akan menjadi dasar bagi pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan masyarakat dalam menentukan langkah penanganan yang tepat terhadap persoalan pendangkalan di wilayah pesisir Mimika.
(Redaksi)
