TIMIKA, Penapapua.com
Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Pimpinan Kota Timika (FIM-WP-KPK) menggeruduk Kantor DPRK Mimika pada Senin (10/11/2025).
Dalam aksi ini, massa membawa spanduk bertuliskan ” Papua Darurat Militerisasi, Investasi dan Krisis Kemanusiaan”.
Koordinator aksi, Freedom Kobogau menyampaikan, ketidakadilan di atas tanah Papua kian banyak, sehingga FIM-WP-KPK harus bangkit bersama seluruh Papua menjaga dan mempertahankan tanah adat.
“Saat ini masyarakat Amungme, Kamoro dan OAP lainnya di Timika terpinggirkan. Kami yang saat ini bersuara adalah yang tersisa,” katanya.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau berjanji akan meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh FIM-WP-KPK.
“Saya terima aspirasinya dan akan meneruskan ke pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini, TNI-Polri dan Bupati sebagai perwakilan pemerintah,” tandasnya.
Berikut tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo damai tersebut:
- Hentikan kekerasan dan operasi militer terhadap masyarakat sipil di wilayah
konflik Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan daerah lain di
Tanah Papua. - Hentikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan Kota Sorong yang mengancam kehidupan masyarakat adat Marind dan Moi.
- Tutup semua perusahaan ilegal yang beroperasi di seluruh Tanah Papua dan
berpotensi menimbulkan konflik. - Usut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM berat yang telah dan sedang terjadi
di Tanah Papua. - Segera tutup PT Freeport lndonesia dan kembalikan hak kedaulatan rakyat
Amungsa atas tanahnya. - Hentikan operasi militer berskala besar dan tarik seluruh pasukan non-organik
dari Tanah Papua.
7.Pulangkan seluruh pengungsi sipil dari Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang,
Maybrat, Yahukimo, dan Teluk Bintuni.
- Karena militer terlibat dalam kejahatan kemanusiaan, maka kembalikan seluruh
pasukan ke barak yang semestinya. - Prioritaskan pendekatan humanis dan dialog sebagai jalan damai untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
- Berikan hak penentuan nasib sendiri (Right to Self-Determination) sebagai solusi
demokratis bagi rakyat bangsa West Papua.
Tanah Papua bukan tanah kosong. Papua adalah tanah air rakyat bangsa Papua yang
berdaulat, yang terus melawan penjajahan, eksploitasi, dan militerisasi. (Redaksi)
