TIMIKA, Penapapua.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan membentuk Tim Terpadu untuk mencegah dan menangani gangguan keamanan dan Ketertiban Umum (Trantibum).
Sebagai langkah awal pembentukan Tim Terpadu pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan trantibum, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja menggelar pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, TNI/Polri dan lembaga terkait di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Selasa (7/10/2025).
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengatakan bahwa, untuk menyikapi beberapa persoalan terkait keamanan dan ketertiban lingkungan seperti status kepemilikan tanah yang tidak jelas, penataan lapak pedagang yang tidak sesuai dengan tempatnya, serta maraknya pengecer BBM di pinggir jalan di tengah adanya pasokan yang terbatas.
“Masalah-masalah ini supaya ditangani. Nanti diback up oleh keamanan, TNI/Polri dan Satpol PP,” ujarnya.
Rapat koordinasi penanganan sejumlah persoalan di tengah masyarakat ini kata Kemong, harus dilakukan agar ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat terjalin dengan baik.
“Misalnya Dinas Perindustrian punya tanggung jawab terkait BBM bersubsidi yang dijual bebas. Jadi kita undang semua kepala OPD memperhatikan banyak hal yang belum diatur dengan baik dan kami rasa ini perlu ditertibkan,” jelasnya.
Selain soal penjualan bensin eceran jenis BBM subsidi, hal lain yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah kasus klaim tanah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Persolaan klaim mengklaim tanah ini kata Kemong, sering kali terjadi dan perlu diperhatikan dengan serius.
Guna menangani beberapa persoalan tersebut, kata Kemong, harus diperhatian dengan serius dengan dibentuknya tim terpadu. Tim terpadu ini nantinya akan siap menangani beberapa persoalan tersebut.
“Jadi nanti tim terpadu yang akan menangani persoalan-persoalan tersebut bersama TNI/Polri. Nanti Satpol PP yang akan membackup dan menertibkan. Tapi, kalau OPD sendiri bisa mampu menjalankan ya mereka yang tangani,” ungkapnya.
Ia menambahkan, masih akan dibahas kemudian dalam agenda rapat berikutnya. Dijadwalkan pekan depan, Satpol PP sebagai penginisiasi kegiatan penertiban keamanan masyarakat akan mengumpulkan OPD teknis untuk kemudian digabungkan dalam satu tim terpadu.
“Nanti setiap OPD kumpulkan nama perwakilan mereka bersama TNI/Polri untuk digabungkan dalam satu tim terpadu. Kita diskusi setelah itu mapping masalah yang ada untuk diketahui solusi apa yang ditempuh,” pungkasnya. (Redaksi)
