TIMIKA, Penapapua.com
Percepatan pendataan dan penginputan data base Orang Asli Papua (0AP) dan digitalisasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk) merupakan dua hal yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Tanah Papua tahun 2025 di Hotel Horizon Diana, Kamis (31/07/2025)
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Kegiatan dengan mengusung tema “Percepatan pendataan dan pengimputan data base serta digitalisasi layanan adminduk untuk peningkatan kualitas layanan publik di tanah PapuaPapua” ini diselenggarakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan Pemda Mimika.
Disampaikan Wakil Gubernur bahwa, percepatan pendataan dan penginputan data base Base Orang Asli Papua (0AP) sangatlah penting agar tersedia data akurat sebagai dasar kebijakan serta penentuan alokasi Dana Otonomi Khusus di tanah Papua.
“Data OAP sangat penting untuk memastikan pembangunan di tanah Papua agar dapat berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta melindungi hak-hak Orang Asli Papua,” ujar Deinas Geley.
Kata Deinas Geley, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah meluncurkan aplikasi SIAK Plus untuk pendataan OAP secara detail. Penting juga untuk segera menyepakati klasifikasi OAP sesuai UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 melalui MRP se-Tanah Papua.
“Pencatatan dan penginputan data OAP di tanah Papua masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak terkait. Data yang valid dan terintegrasi sangat penting sebagai dasar kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua diberbagai bidang,”katanya.
Hal yang penting juga disampaikan oleh Deinas Geley, yakni digitalisasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di tanah Papua.
“Karena menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik menuju era digital,” kata Wagub Papua Tengah.
Menurut Wagub, pencapaian dokumen adminduk di tanah Papua masih rendah dibandingkan Provinsi lain. Ini mengingat tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jaringan internet, kondisi sosial masyarakat, dan faktor keamanan.
“Sehingga ini diperlukan sinergi semua pihak untuk mempercepat pendataan, pemanfaatan teknologi digital dan pemerataan akses layanan,” ujar Deinas Geley.
Oleh karena itu, dirinya berharap Dinas Dukcapil terus berkomitmen memberikan layanan yang inklusif melalui upaya jemput bola, termasuk di daerah pesisir dan terpencil.
“Demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan identitas bagi seluruh warga di tanah Papua. Kami harapkan melalui Rakorda ini, bisa kita jadikan sebagai langkah konkrit dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat yang ada di tanah Papua,”ucap Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley.
Sementara itu Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya menyampaikan bahwa, data kependudukan yang valid dan akurat sangat penting untuk digunakan dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, pemilu dan pilkada, pelayanan publik, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terlebih tentang data basa orang asli papua (OAP).
“Terlebih tentang data base OAP, sangatlah penting dan menentukan keberpihakan dan kebijakan afirmasi bagi orang asli papua. Disinilah pentingnya peranan Dukcapil sebagai leading sektor yang melakukan pendataan dan pengelolaan database orang asli Papua,” katanya.
Bupati Mimika berharap bisa diikuti dengan baik dan saling bertukar ide, gagasan dan diskusi yang positif dari masing-masing Dukcapil pusat dan daerah.
“Ini untuk bisa saling melengkapi dan membangun kolaborasi dalam mewujudkan integrasi data orang asli Papua yang valid dan akurat,” harap John.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dr Teguh Setyabudi berharap urusan dukcapil terus mendapatkan dukungan.
“Kita juga sangat memperhatikan terkait masalah bagaimana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kita terus perbaiki oleh dinas dukcapil. Dimana organisasi perangkat dukcapil tidak semata-mata jadi OPD nya, tetapi unsur vertikal karena begitu strategisnya. Dan untuk di tanah Papua harus menjadi prioritas, ini harus kita perhatikan betul-betul,”ucapnya. (Redaksi)
