TIMIKA, Penapapua.com
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua melakukan demo damai ke kantor DPRK Mimika pada Rabu (10/12/2025).
Aksi demo damai ini mengangkat tema “Menuntut Negara Indonesia Hentikan Investasi dan Militerisme di seluruh tanah West Papua”.
Sebelumnya, massa melakukan long march dari bundaran Timika Indah menuju Kantor DPRK Mimika.
Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akas dan sejumlah anggota DPRK dengan didampingi Kapolres Mimika, Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah dan Kabag Ops Polres Mimika.
Selain orasi lisan, massa juga menyampaikan orasi tertulis melalui spanduk yang bertuliskan “Stop Kapitalisme, negara segera tuntaskan pembunuhan, pelanggaran HAM terhadap pelajar di seluruh tanah Papua”.
“Hentikan ekploitasi perusahaan di Blok Wabu, stop kapitalisasi pendidikan,stop bangun Pos militer di seluruh kampung tanpa diketahui pemilik tanah. Ingat tanah Papua bukan tanah kosong!”.
Selain itu, massa juga menyampaikan tuntutan sebanyak 57 poin dan kemudian menyerahkannya kepada anggota DPRK untuk ditindaklanjuti.
Adapun ke-57 poin tuntutan sebagai berikut:
- Hentikan kriminalisasi kepada aktivis Papua.
- Hentikan pembungkaman ruang demokrasi di seluruh tanah Papua dan khususnya di Mimika
- Indonesia segera menyelesaikan status politik bangsa Papua barat melalui meja Pbb
- Hentikan pendropan militer atas nama keamanan karena rakyat semakin trauma akibat kehadiran mereka.
- Indonesia harus mencari tim pencari fakta datang ke Papua.
- Indonesia harus mengizinkan jurnalis asing mengunjungi Papua
- Hentikan penambahan illegal logging
- Tutup PT Freeport Indonesia
- Tolak pemekaran DOB di seluruh tanah Papua
- Tolak proyek food state di seluruh tanah Papua
- Tolak blok Warim (minyak dan gas) di seluruh tanah Papua
- Tolak militer organik maupun non-organik di seluruh tanah Papua
- Adili pelaku pelanggaran HAM di Papua, Indonesia dan dunia dengan seadil-adilnya
- Mendukung perjuangan masyarakat adat dunia dalam melakukan perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, kolonialisme dan militerisme
- Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat adat Papua
- Tolak transmigrasi di seluruh tanah Papua dan khususnya Mimika
- Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua barat.
- Segera hentikan invasi militer di seluruh tanah Papua.
- Negara segera bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dari tahun 19 Desember 1961- sekarang
- Hentikan perluasana struktur militer di seluruh tanah Papua
- Berikan pendidikan bermutu dan gratis sebagai wujud kepedulian terhadap sumber daya manusia orang asli Papua
- Hentikan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan dan pro demokrasi.
- Adili pelaku pembunuhan terhadap warga sipil di seluruh tanah Papua.
- Negara segera bangun universitas berstandar nasional di Kabupaten Mimika
- Negara segera bertanggung jawab terhadap banjir bandang yang terjadi akibat eksploitasi hutan demi kepentingan investasi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Aceh
- Berikan pendidikan gratis di seluruh tanah Papua
- Pemerintah daerah Kabupaten Mimika segera buka perpustakaan umum
- FRP menolak dengan tegas program makanan bergizi gratis di seluruh tanah Papua
- Hentikan kriminalisasi, pembunuhan, diskriminasi dan penangkapan terhadap seluruh pelajar di tanah Papua
- Hentikan kapitalisasi dalam lembaga pendidikan di seluruh tanah Papua
- Mengencam tindakan rasisme di seluruh Indonesia
- Negara segera melengkapi fasilitas pendidikan untuk menunjang pendidikan di tanah Papua
- Negara segera hentikan berbagai macam upaya yang bertujuan untuk kepentingan eksploitasi blok wabu di Intan Jaya.
- Negara segera hentikan penambahan pasukan militer dan pembangunan pos-pos militer di seluruh tanah Papua dan khususnya Intan Jaya
- Negara harus bertanggung jawab terhadap masyarkat sipil yang kena dampak daripada konflik bersenjata di Intan Jaya dan seluruh tanah Papua.
- Negara segera bertanggung jawab terhadap pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani dan 12 warga sipil di Intan Jaya dan seluruh warga sipil yang menjadi korban daripada konflik bersenjata di seluruh tanah Papua
- Komnas HAM segera berkunjung ke wilayah-wilayah konflik di seluruh tanah Papua
- Berikan kebebasan bagi jurnalis independen untuk melakukan investigasi dan peliputan di wilayah konflik di seluruh tanah Papua
- Berikan ruang demokrasi bagi masyarakat sipil untuk menyampatkan pendapat di muka umum tanpa ada diskriminasi dan intimidasi
- Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di seluruh tanah Papua
- Berikan kesehatan gratis bagi rakyat kecil baik itu OAP maupun non-OAP di Mimika
- Hentikan tindakan-tindakan militeristik oleh negara yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan di seluruh tanah Papua
- Pemerintah Kabupaten Mimika segera perhatikan nasib masa depan mama-mama pasar
- Negara segera bertanggung jawab atas semua pengungsi di seluruh tanah Papua untuk kembalikan ke tempat asal
- Buka kembali akses jurnalis di Papua dan Indonesia
- Pemerintah segera aktifkan angkutan umum bagi rakyat di Kabupaten Mimika
- Adili pelaku penembakan pendeta di Distrik Jila
- Hentikan seluruh operasi-operasi investasi dan militer di Kabupaten Mimika
- Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan di seluruh tanah Papua tanpa duka dan derita
- Bubarkan semua lembaga bentukan negara yang tidak berpihak kepada rakyat Mimika
- Meminta pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyediakan pasar khusus mama-mama Papua
- Pemerintah Kabupaten Mimika segera sediakan angkutan umum bagi mama pasar dan anak-sekolah untuk kebutuhan umum
- Segera kaji kembali Perda nomor 4 tahun 2024 tetang perlindungan dan pemeradayaan umkm oap bersama mama-mama pasar
- Segera tertibkan monopoli dagang di Mimika
- Dinas-dinas terkait harus bertanggung jawab atasa setiap tuntutan mama-mama pasar
- Negara segera hentikan segala macam bentuk monopoli dagang komoditi lokal OAP
- Tertibkan pedagang kaki lima yang nakal di Mimika.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akas mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat, dan provinsi.
“Ada beberapa poin yang bisa langsung kita eksekusi di sini. Artinya dalam ranah kabupaten seperti sekolah, kesehatan gratis dan perpustakaan. Sekolah sudah gratis kesehatan juga, perpustakaan ini sedang berjalan, itu ranah kabupaten, masalah lain seperti investasi itu tidak ada di kabupaten, tapi tetap akan kita tindak lanjuti dokumen ini ke tingkatan lebih tinggi seperti DPR Papua Tengah seperti itu,” katanya.
Ratusan Personel Gabungan Disiagakan
Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengatakan, ratusan personel disiagakan untuk mengamankan demo damai ini.
“Anggota yang dilibatkan terdiri dari Polres Mimika dan Brimob Yon B. Kalau untuk dari TNI itu hanya dari Bhabhinkamtibmas saja,” pungkasnya. (Redaksi)
