TIMIKA, Penapapua.com
Menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) pada 9 Desember 2025, dunia kembali diingatkan pentingnya komitmen bersama memberantas korupsi.
Tahun ini, tema yang diusung “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” menegaskan kebutuhan akan langkah kolektif untuk memerangi praktik koruptif yang merusak sendi kehidupan berbangsa.
Salah satu faktor pemicu korupsi yang kerap luput dari sorotan publik adalah gaya hidup mewah. Dalam lanskap sosial hari ini, gaya hidup sering kali bersinggungan dengan upaya seseorang membangun personal branding.
Ketika proses membentuk citra diri tersebut berubah menjadi ajang pamer kekayaan atau flexing, risiko penyimpangan semakin besar.
Personal Branding: Penting, Namun Perlu Bijak
Montoya dan Vandehey (2002) mendefinisikan personal branding sebagai seni membangun
persepsi unik tentang diri seseorang dalam benak publik.
Tujuannya jelas: menciptakan diferensiasi, menonjolkan keahlian, dan menghadirkan citra positif yang konsisten. Pada praktiknya, personal branding dapat dibentuk melalui berbagai cara.
Mulai dari menunjukkan keahlian profesional, menampilkan kepedulian sosial, hingga kegiatan-kegiatan kecil seperti memberi makan hewan jalanan.
Selama dilakukan dengan tujuan yang baik, personal branding dapat menjadi modal penting untuk sukses di dunia kerja maupun kehidupan sosial.
Di sinilah tantangan muncul: ketika personal branding digeser menjadi sarana pamer demi
pengakuan.
Saat Personal Branding Bergeser Menjadi Flexing Fenomena flexing merujuk pada perilaku memamerkan kekayaan atau pencapaian secara mencolok untuk meraih validasi sosial.
Media sosial menjadi ruang subur bagi praktik ini, dimana impresi sering kali dianggap lebih penting daripada integritas.
Dalam sejumlah kasus, flexing bahkan dijadikan alat untuk melakukan penipuan. Misalnya, memamerkan rumah mewah atau mobil berharga fantastis demi meyakinkan calon korban untuk berinvestasi dalam bisnis yang ternyata fiktif.
Kita juga mengenal kasus-kasus di mana flexing seseorang justru membuka pintu investigasi hukum dan menyeret pihak lain, termasuk orang tua, ke dalam pusaran kasus korupsi.
Flexing bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan potensi pintu masuk tindak pidana Tidak Dilarang, Tetapi Berisiko Secara hukum, flexing memang tidak dilarang. Namun tindakan itu dapat berubah menjadi
tindak pidana jika digunakan untuk memfasilitasi kejahatan lain misalnya penipuan investasi ilegal.
Di luar ranah hukum, persoalan etika menjadi penting. Flexing dapat menimbulkan kecemburuan sosial, merusak rasa keadilan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terutama ketika dilakukan oleh pejabat publik. Dalam perspektif agama, perilaku pamer juga dipandang sebagai bentuk kesombongan yang dicela.
Dengan demikian, membangun personal branding seharusnya tidak menjadi alasan seseorang terjebak dalam perilaku memamerkan kemewahan yang justru berpotensi merusak diri sendiri.
Membangun Citra Diri Tanpa Harus Pamer
Personal branding tetap penting dan relevan dalam berbagai bidang. Namun proses tersebut mestinya dilakukan melalui cara-cara yang bermartabat:
- Menunjukkan profesionalisme dan keahlian.
- Berkontribusi nyata bagi masyarakat.
- Menampilkan integritas, bukan kemewahan.
- Menjadi teladan, bukan pencipta jarak sosial. Flexing mungkin memberikan validasi sesaat, tetapi integritas memberikan kepercayaan jangka
panjang. Ketika gaya hidup mendorong seseorang untuk “menghalalkan segala cara”, korupsi menjadi jalan pintas yang berbahaya. - Menjelang HAKORDIA 2025, momentum ini adalah pengingat bahwa upaya memerangi korupsi tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal membangun karakter. Personal
branding yang kuat tidak memerlukan flexing—yang dibutuhkan adalah nilai, karya, dan kontribusi nyata.
Oleh Benny, Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Timika
