TIMIKA, Penapapua.com
Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA meminta kepada Presiden untuk melakukan dialog membahas persoalan di Papua.
Hal ini dilakukan menanggapi tentang penambahan pasukan militer di Papua.
“Kita sudah serukan berulang kali kepada Presiden untuk menarik, mengurangi atau menambah pasukan militer. Karena penambahan pasukan dan pembukaan pos-pos baru di wilayah pedalaman Papua itu pastinya mengambil lokasi dan tempat tinggal masyarakat,” kata Uskup Timika kepada awak media di ruang kerjanya pada Rabu (07/01/2026).
Menurut Uskup, penambahan pasukan militer di Papua membuat ruang gerak masyarakat semakin sempit dan hidup mereka tidak seperti dulu lagi (sebelumnya).
“Baik itu tempat berburu dan berkebun sudah tidak ada lagi. Semua dijadikan sebagai tempat pembangunan pos-pos militer yang baru,” terangnya.
Bahkan warga setempat melakukan aktivitas pun selalu dikawal dan dibatasi oleh pasukan di wilayah pedalaman Papua.
“Perubahan sistem seperti ini membunuh secara halus. Jadi, apa tujuan pasukan militer banyak-banyak di Papua? Kejar terus TPNPB, tapi kenapa tidak ditangkap?,” tegasnya.
Diakuinya, ini merupakan skenario pembohongan publik negara untuk kepentingan exploitas sumber daya alam Papua untuk menjadi proyek satuan negara.
“Mereka menggunakan TPNPB ini sebagai batu loncatan untuk perluasan exploitas sumber daya alam seperti kelapa sawit. Itu semua militer diturunkan. Jadi, tujuan utama bukan keamanan, tapi exploitas sumber daya alam,” terangnya.
Oleh sebab itu, Uskup Timika meminta kepada Presiden untuk melakukan dialog guna membahas persoalan-persoalan di Papua, seperti keamanan bukan dengan cara sepihak.
“Jadi semua pimpinan gereja di Papua ini menginginkan agar Presiden membuka diri untuk berdialog bersama guna mengusulkan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah khususnya di wilayah Papua,” pungkasnya. (Redaksi)
