Para peserta CPNS foto bersama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Septinus Timang serta undangan lainnya, Senin (21/10/2024).
TIMIKA, Penapapua.com
Sebanyak 19 peserta CPNS dari formasi 600 tahun 2021 mengikuti kegiatan Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di Hotel Cendrawasih 66 pada Senin (21/10/2024). Diklat ini merupakan bagian dari Gelombang II dan III yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
Septinus Timang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika menjelaskan bahwa, 19 peserta ini merupakan bagian dari formasi K2 yang berjumlah 600 tahun 2021. Peserta telah menyelesaikan tahapan administrasi yang sebelumnya tertunda, dan kini akan mengikuti pelatihan selama kurang lebih 78 jam dengan durasi satu minggu.
“Mereka ini dari formasi K2, jadi tidak di push seperti yang Latsar formasi umum. Kalau formasi umum tiga bulan, mereka hanya satu minggu karena sebelumnya sudah menjadi honorer dan memahami tugas-tugas dasar, tinggal dibekali materi tambahan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, TMT (Terhitung Mulai Tanggal) bagi peserta ini akan disamakan dengan para peserta yang terlebih dahulu diangkat dari formasi 600.
Menurutnya, keterlambatan 19 peserta ini disebabkan oleh beberapa kelengkapan administrasi, seperti ijazah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Meski demikian, mereka tetap dipersiapkan dengan materi yang sama seperti peserta lainnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), CPNS dan PPPK merupakan bagian penting dari ASN yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan ini.
Diklat Prajabatan ini bertujuan untuk mempercepat penyesuaian diri para peserta CPNS dengan lingkungan kerja, serta membekali mereka dengan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Peserta diharapkan agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti diklat ini dengan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan, sebab kompetensi yang tinggi sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan ASN,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BPSDA) Provinsi Papua, Boyke Semuel Jufuway, menjelaskan bahwa, materi yang diberikan dalam Diklat Prajabatan ini mencakup pengembangan karakter, bela negara, manajemen ASN, Smart ASN, serta kurikulum baru yaitu “Berakhlak”. Kurikulum ini dirancang untuk membekali peserta dengan nilai-nilai profesionalisme, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai ASN.
“Kami berharap mereka bisa bekerja secara profesional dan melayani masyarakat dengan baik setelah menyelesaikan diklat ini,” ujarnya. (Redaksi)
