MIMIKA, Penapapua.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik Rancangan Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, Selasa (11/3/2025) dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte.
Adapun tema pembangunan Pemkab Mimika tahun 2026 yakni, “Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal, Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mimika”.
Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, mengatakan bahwa kegiatan konsultasi publik ini menghadirkan stakeholder dari seluruh masyarakat, mulai dari unsur lembaga, OPD terkait, instansi terkait, tokoh masyarakat untuk melihat rencana kerja pemerintah di tahun 2026.
“Kita sangat berharap supaya mereka berpartisipasi secara aktif dalam memberikan masukan, saran, isu-isu, masalah yang ada di masyarakat yang selama ini mungkin belum dibenahi oleh pemerintah daerah melalui OPD teknis. Kami sangat berharap itu jadi masukan yang baik bagi kita,”kata Yohana.
Yohana menjelaskan bahwa, urusan-urusan wajib tetap menjadi prioritas, sehingga dihadirkanlah OPD-OPD tersebut diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
“Sebenarnya, idealnya dihadirkan semua OPD. Kedepan nanti masing-masing OPD menganggarkan dan membuat konsultasi publik sendiri-sendiri sebelum masuk di forum ini. Ruang itu sebenarnya kami sudah sampaikan ke OPD-OPD termasuk ke DPRD. Jadi, lebih baik di DPRD juga ada ruang untuk konsultasi atau berdiskusi dengan masing-masing OPD teknis,”ujarnya.
Dikatakan, nantinya akan dilanjutkan dengan forum OPD. Forum OPD nanti masukkan-masukan yang telah dibahas akan dimasukkan ke Renja OPD, kemudian dipertemukan dengan usulan distrik dan juga reses DPRD.
“Masukan yang paling dominan adalah bagaimana supaya anak-anak yang tidak sekolah ini kita bisa intervensi untuk bawa mereka kembali ke sekolah. Walau tadi disampaikan oleh Ibu Kadis Pendidikan bahwa itu bukan dibebankan sendiri ke Dinas Pendidikan karena ini urusan kita bersama,”tuturnya.
Ia menambahkan, kolaborasi sangatlah penting mulai di tingkat kampung, distrik, atau melibatkan Satpol PP, Polres dan lainnya.
Lanjutnya, pembahasan juga dilakukan terkait persoalan ketersediaan sarana prasarana infrastruktur, air bersih, jembatan, pembersihan lingkungan dan lainnya. (Redaksi)
