TIMIKA, Penapapua.com
Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) mengelar aksi demo di Kantor DPRK Mimika pada Selasa (25/11/2025).
Dalam demo tersebut, massa mendesak Pemerintah Daerah dan DPRK Mimika untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas yang telah dicaplok oleh kabupaten tetangga.
Sebab, sebagai pemilik tanah Mimikawe mereka merasa tersingkirkan karena persoalan tapal batas yang sudah lama belum terselesaikan. Sehingga Pemerintah Daerah dan DPRK punya tanggungjawab untuk menyelesaikan.
Dalam aksi demo tersebut, demonstran juga membawa spanduk dengan sejumlah tulisan seperti “Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) “Kembalikan Hak Ulayat Kami Mimika Wee Dari Potowai Sampai Nakai”. Selamatkan hak ulayat Mimika Wee, tegakan tapal batas Mimika Wee, serta hentikan perampasan tanah adat Mimika Wee.
Bupati Mimika, Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau dan seluruh anggota DPRK langsung menemui massa.
Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan, hal ini sudah dibahas bersama-sama dengan Bupati Deiyai dan juga Gubernur.
“Jadi sekarang ini sedang menunggu waktu untuk rapatnya secara keseluruhan. Tetapi intinya dari semua ini adalah Kementerian Dalam Negeri,” jelas Bupati.
Menurut Bupati, pihaknya juga sudah membuat surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
“Dua kali kita sudah membuat surat meminta supaya kembalikan tapal batas ini. Dan kami sekarang menunggu undangan dari Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.
Oleh karena itu, Bupati berharap dukungan dari masyarakat dan DPRK Mimika agar persoalan ini cepat selesai.
Diakuinya, Dalam rapat dengan DPRK, Bupati Mimika meminta bantuan semuanya untuk biaa berikan dukungan penuh.
Dijelaskannya, saat ini tapal batas dengan Kaimana, Asmat, Kabupaten Puncak, Nduga sudah selesai, tinggal Deiyai dan Dogiyai.
“Kita akan berusaha,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan pemerintah tahun depan akan ada program-program pembangunan perumahan di daerah perbatasan, oleh karena itu diharapkan masyarakat bisa menempatinya.
“Saya berharap sesudah dibangun harus ada yang tinggal, supaya bisa jaga tanah-tanah disana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengatakan, pihaknya tidak tutup mata, dan akan menindaklanjuti dengan membuat Pansus.
“Kami adalah wakil dari masyarakat, dan kami akan terus mendorong agar masalah ini cepat diselesaikan. Jadi saya harap masyarakat juga bantu kami,” pungkasnya. (Redaksi)
