TIMIKA, Penapapua.com
Pj Bupati Mimika, Jonathan Demme Tangdilintin, mengungkapkan bahwa, ia akan turut serta turun lapangan saat penarikan mobil dinas yang masih dipakai mantan pejabat yang sudah tidak aktif.
Ia siap apabila sudah ada surat tugas dan pemberitahuan jadwal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika.
“Saya sudah sampaikan kepada kepala BPKAD, kapan saya dijadwalkan untuk mendatangi saudara-saudara kita yang purna tugas, yang mungkin lupa mengembalikan atau bagaimana. Saya tunggu nih jadwalnya. Kalau bisa hari ini, selesai kegiatan, ayo berangkat,” kata Yonathan saat diwawancarai, Rabu (05/03/2025).
Menurutnya, aset daerah perlu diamankan untuk kepentingan daerah. Selain itu, aset daerah yang tidak dikembalikan oleh pejabat yang sudah tidak menjabat akan mempengaruhi MCP Daerah.
Yonathan berharap agar sebelum masa jabatannya berakhir, 14 mobil tersebut sudah harus dikembalikan. Sehingga ia meminta kesadaran diri dari para pejabat tersebut yang mungkin memiliki berbagai alasan hingga belum mengembalikannya.
“Sudah berkali-kali Sekda, tim yang turun, tapi kadang yang bersangkutan mungkin punya berbagai alasan, seribu satu alasan bisa muncul. Tetapi, faktanya, pengamanan aset itu satu hal dari fungsi kita. Jadi mau gak mau harus dilakukan,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Malissa, menyebut bahwa Jumat depan pihaknya akan turun lapangan.
Ia juga mengungkapkan bahwa, PJ Bupati meminta agar diikutsertakan dalam penarikan tersebut untuk melakukan pencerahan terkait pencerahan mobil dinas.
“Bupati sendiri yang minta kalau boleh, dia bisa kasih pencerahan kepada mereka saat kapan kita memakai mobil dinas dan saat kapan kita harus kembalikan,” ujar Marthen.
Marthen tidak bisa menyebut bahwa hari Jumat nanti merupakan penarikan paksa atau bukan. Akan tetapi, pihaknya sudah bersurat kepada yang bersangkutan agar mempersiapkan diri saat tim turun lapangan.
“Kalau tidak ada halangan, kita rencanakan Jumat ini turun lapangan. Saya tidak bisa menyatakan apakah itu tarik paksa atau apa, tetapi kita kan turun bersama bapak bupati untuk kasih pencerahan,” tambahnya.
Marthen menyebut, masih ada mobil dinas yang belum dikembalikan. Namun, saat ini 14 mobil dinas tersebut yang masuk dalam daftar tindak lanjut dari MCP KPK. (Redaksi)
