TIMIKA, Penapapua.com
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa, walaupun orang asli Papua (OAP) telah dipisahkan lantaran adanya pemekaran daerah, kabupaten/kota dan provinsi, namun OAP diminta agar tetap bersatu.
“Secara administrasi kita boleh pisah, tapi kita orang asli Papua tetap satu, tidak boleh pisah, harus jaga keutuhan,” kata Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, di hotel Horison Diana Timika, Kamis (31/7/2025).
Hal itu ditegaskan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah pada rapat kerja daerah (Rakorda) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se Tanah Papua di Kabupaten Mimika.
Wagub menyatakan, pihaknya menyambut baik penyelenggaraan rakorda Kependudukan Dan Pencatatan Sipil se–Tanah Papua yang pertama ini.
Wagub menjelaskan, setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus kita dalam pelaksanaan rakorda dukcapil se tanah Papua kali ini, yaitu Pertama, percepatan pendataan dan penginputan data base Orang Asli Papua (OAP).
Pentingnya pendataan OAP adalah agar tersedia data akurat sebagai dasar kebijakan serta penentuan alokasi Dana Otonomi Khusus di Tanah Papua.
Lanjutnya, data OAP sangat penting untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua agar dapat berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta melindungi hak-hak Orang Asli Papua.
Sesuai UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 melalui MRP se-Tanah Papua. Berikut adalah data OAP per Provinsi se-Tanah Papua yang telah terinput pada sistem per tanggal 28 Juli 2025:
- Papua Tengah :526.410 jiwa (51,35%)
- Papua Barat : 94.436 jiwa (50,01 %)
- Papua : 269.693 jiwa (50,01%)
- Papua Selatan : 45.383 jiwa (50,01 %)
- Papua Pegunungan : 8.370 jiwa (50,01%)
- Papua Barat Daya : 25.703 jiwa (50,01%)
Wagub Geley juga meminta kepada seluruh kepala Dinas Dukcapil dari 48 Kabupaten dan Kota maupun kepala dinas Dukcapil di enam provinsi se-tanah Papua untuk mendata secara detail jumlah OAP.
(Redaksi)
